Bidang studi IPS yang masuk ke Indonesia adalah berasal dari Amerika Serikat dengan nama asli di negara asalnya disebut Social Studies. Pertama kali Social Studies dimasukkan dalam kurikulum sekolah di Rugby (Inggris) pada tahun 1827, atau sekitar setengah abad setelah Revolusi Industri. Pada pertengahan abad 18 di
Inggris terjadi Revolusi Industri yang ditandai dengan perubahan penggunaan tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Revolusi industri membawa perubahan yaitu mendatangkan kemakmuran bagi sebagian masyarakat Inggris. Di sisi lain Revolusi Industri menimbulkan paham kapitalisme dan dehumanisasi yaitu manusia tidak
dihargai sebagai manusia atau tidak memanusiakan manusia, karena para industrialis lebih menghargai faktor produksi, modal, dan uang daripada tenaga manusia. Setelah memperhatikan situasi tersebut maka Thomas Arnold bermaksud menanggulangi proses dehumanisasi, dengan cara memasukkan Social Studies ke dalam kurikulum di sekolahnya. Adapun tujuannya adalah agar siswa mempelajari masalah interaksi manusia serta ikut berperan aktif dalam kehidupan masyarakat (Poerwito, 1991/1992:7). Latar belakang dimasukkan Social Studies dalam kurikulum sekolah di Amerika Serikat berbeda dengan di Inggris karena situasi dan kondisi penyebabnya
juga berbeda. Penduduk Amerika Serikat terdiri dari berbagai macam ras di antaranya adalah ras Indian yang merupakan penduduk asli, ras kulit putih yang datang dari Eropa, dan ras Negro yang didatangkan dari Afrika untuk dipekerjakan di perkebunan-perkebunan negara tersebut. Pada awalnya penduduk Amerika Serikat
yang multiras tersebut tidak menimbulkan masalah. Baru setelah berlangsung perang saudara antara Utara dan Selatan atau yang dikenal dengan Perang Budak yang berlangsung tahun 1861-1865. Amerika Serikat yang telah menjadi kekuatan dunia, mulai terasa adanya kesulitan, karena penduduk yang multiras tersebut merasa
kesulitan untuk menjadi satu bangsa. Selain itu juga adanya perbedaan social ekonomi yang sangat tajam.
Para pakar kemasyarakatan dan pendidikan berusaha keras untuk menjadikan penduduk yang multiras tersebut menjadi merasa satu bangsa, yaitu bangsa Amerika. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan memasukkan Social Studies ke dalam kurikulum sekolah di negara bagian Wisconsin pada tahun 1892. Setelah dilakukan
penelitian, maka pada awal abad 20, sebuah Komisi National dari The National Education Association memberikan rekomendasi tentang perlunya Social Studies dimasukkan ke dalam kurikulum semua Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah (selanjutnya disebut SD dan SM) Amerika Serikat. Adapun wujud Social Studies
ketika lahir merupakan semacam ramuan dari mata pelajaran sejarah, geografi, dan civics.
Faktor lain yang menyebabkan dimasukkannya Social Studies ke dalam kurikulum sekolah adalah keinginan para pakar pendidikan. Mereka menginginkan agar setelah meninggalkan SD dan SM (1) para siswa menjadi warga negara yang baik, dalam arti mengetahui dan menjalankan hak-hak dan kewajibannya. (2) para siswa lulusan SD dan SM dapat hidup bermasyarakat secara seimbang dalam arti memperhatikan kepentingan pribadi dan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, para siswa tidak perlu harus menunggu belajar ilmu-ilmu sosial di Perguruan Tinggi, tetapi harus sudah mendapat bekal pelajaran IPS di SD dan SM. Pertimbangan lain dimasukkannya Social Studies ke dalam kurikulum sekolah adalah kemampuan siswa sangat menentukan dalam pemilihan dan pengorganisasian materi IPS. Agar materi pelajaran IPS lebih menarik dan lebih mudah dicerna oleh siswa SD dan SM, bahanbahannya diambil dari kehidupan nyata di lingkungan masyarakat.
Bahan atau materi yang diambil dari pengalaman pribadi, teman-teman sebaya, serta lingkungan alam dan masyarakat sekitarnya. Hal ini akan lebih mudah dipahami karena mempunyai makna lebih besar bagi para siswa daripada bahan pengajaran yang abstrak dan rumit dalam ilmu-ilmu sosial.
Latar belakang dimasukkannya bidang studi IPS ke dalam kurikulum sekolah di Indonesia sangat berbeda dengan di Inggris dan Amerika Serikat. Pertumbuhan IPS di Indonesia tidak terlepas dari situasi kacau, termasuk dalam bidang pendidikan, sebagai akibat pemberontakan G30S/PKI. Setelah keadaan tenang pemerintah “Orde
Baru” melancarkan Pembangunan Lima Tahun (PELITA). Pada masa Pelita I (1969- 1974) Tim Peneliti Nasional di bidang pendidikan menemukan lima masalah nasional dalam bidang pendidikan. Lima masalah tersebut adalah sebagai berikut.
1. Masalah kuantitas, berkenaan dengan perluasan dan pemerataan kesempatan belajar.
2. Masalah kualitas, menyangkut peningkatan mutu lulusan.
3. Masalah relevansi, berkaitan dengan kesesuaian sistem pendidikan dengan kebutuhan pembangunan.
4. Masalah efektifitas sistem pendidikan dan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
5. Masalah pembinaan generasi muda dalam rangka menyiapkan tenaga produktif bagi kepentingan pembangunan nasional.
Salah satu upaya untuk mengatasi masalah tersebut adalah melakukan pembaharuan kurikulum sekolah. Pada awal masa Pelita I, pemerintah membentuk Proyek Pembaharuan Kurikulum dan Metode Mengajar (PPKM) yang memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menciptakan kurikulum sekolah secara lokal.
Pembaharuan kurikulum tersebut dilaksanakan di Sekolah Laboratorium di IKIP Malang yang dikenal dengan “Sekolah Ibu Pakasi”. Di sekolah ini diberlakukan kurikulum lokal yang memiliki ciri-cirisebagai berikut.
1. Penggabungan SD dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) menjadi SD 8 Tahun.
2. Penggabungan mata pelajaran sejenis, salah satunya adalah menjadi bidang studi IPS.
3. Pelaksanaan sistem kredit yang memungkinkan siswa menyelesaikan program pendidikan tidak secara klasikal melainkan secara individu.
Langkah pemerintah selanjutnya adalah melakukan pembaharuan sistem pendidikan melalui Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP). Proyek ini menyelenggarakan sekolah percobaan di delapan IKIP, yaitu Padang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Ujung Pandang dan Manado. Dalam kurikulum sekolah tersebut tercantum bidang studi IPS yang merupakan perpaduan dari sejarah, geografi dan ekonomi; mulai dari SD sampai Sekolah Menengah. Dalam lingkup yang lebih luas, kemudian pemerintah memberlakukan
Kurikulum 1975 bagi semua SD dan SM. Dalam kurikulum ini tercantum bidang studi IPS, mulai dari SD sampai SM. Secara singkat IPS diartikan sebagai bidang studi kemasyarakatan secara terpadu (integrasi). Untuk SD, IPS merupakan perpaduan mata pelajaran sejarah, geografi dan ekonomi. Untuk SMP ditambah kependudukan dan koperasi. Sedangkan untuk SMA, IPS ditambah lagi Tata Buku dan Hitung Dagang.
Setelah Kurikulum 1975 dilaksanakan selama hampir sepuluh tahun, pemerintah memberlakukan kurikulum baru yaitu Kurikulum 1984. Belajar dari pengalaman implementasi Kurikulum 1975 yang tidak memungkinkan penggunaan IPS terpadu untuk semua jenjang sekolah, maka dilakukan modifikasi. Pada Kurikulum 1984, pengajaran IPS terpadu hanya dilaksanakan di SD, sedangkan di SMP digunakan pendekatan IPS Terkait (korelasi), dan untuk SMA tidak lagi dikenal IPS terpadu melainkan diajarkan secara terpisah sehingga muncullah mata pelajaran sejarah, geografi, ekonomi, antropologi, sosiologi dan tata negara yang berdiri
sendiri.
Pada periode berikutnya, pemerintah memberlakukan kurikulum baru lagi, yaitu Kurikulum 1994. Menurut Kurikulum 1994, program pengajaran IPS di SD terdiri dari IPS Terpadu dan Sejarah Nasional. IPS terpadu adalah pengetahuan yang bersumber dari geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi dan ilmu politik yang
mengupas tentang berbagai kenyataan dan gejala dalam kehidupan sehari-hari.
Sedangkan Sejarah Nasional adalah pengetahuan mengenai proses perkembangan masyarakat Indonesia dari masa lampau sampai dengan masa kini. Untuk tingkat SMP, IPS hanya mencakup bahan kajian geografi, ekonomi, dan sejarah. Khusus mata pelajaran sejarah mencakup materi yang lebih luas yakni mengenai proses
perkembangan masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia sejak masa lampau hingga sekarang. Sedangkan untuk SMA, IPS tetap diajarkan secara terpisah atau berdiri sendiri.
Dari uraian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa untuk pertama kalinya mata pelajaran IPS muncul dalam kurikulum lokal yang dikembangkan oleh sekolah Ibu Pakasi di Malang dan kemudian diuji cobakan di delapan IKIP di Indonesia dan diimplementasikan secara nasional sejak diberlakukannya Kurikulum
